Network
KRITISSUMSELPIKIRANRAKYAT - Perkara oknum kepala desa di Ogan Ilir yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran netralitas Pemilu, kini masih bergulir. Merespon ada oknum kepala desa yang diduga tak netral, Pemkab Ogan Ilir menyerahkan perkara tersebut kepada pihak berwenang.
"Itu sudah diproses hukum. Kami menunggu saja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sekda Ogan Ilir Muhsin Abdullah, Senin, 22 Januari 2024.
Baca Juga: Mawardi Yahya Yakin Prabowo-Gibran Menangi Pilpres 2024 : Punya Komitmen Lanjutkan Pembangunan
Muhsin juga menyebut belum ada penonaktifan jabatan terhadap kepala desa bersangkutan karena harus menunggu kepastian hukum.
"Belum ada (penonaktifan). Kami menunggu setelah ada keputusan inkrah, baru kita melihat tindaklanjutnya seperti apa. Kalau memang bersalah, bisa (dinonaktifkan)," jelas Muhsin.
Sebelumnya diberitakan, seorang oknum kepala desa di Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir, diduga melanggar netralitas sebagai aparatur desa jelang Pileg 2024.
Oknum kepala desa berinisial AP dilaporkan menghimpun warga dan diduga membahas perihal dukungan kepada salah satu calon legislatif (caleg).
Video oknum kepala desa bedurasi 2 menit lebih tersebut beredar di media sosial dan menuai beragam komentar.
"Infonya kepala desa di Ogan Ilir, mamang ngoceh ini. Apa boleh kades kampanyekan salah satu caleg? Tolong Bawaslu Ogan Ilir, Bupati Ogan Ilir tindakannya. Kades harus netral," tulis narasi di video.
Baca Juga: Bawaslu Ogan Ilir Akan Rapat Pleno Terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas oleh Oknum Kades
Diketahui Rambang Kuang merupakan daerah pemilihan (dapil) IV bersama Kecamatan Muara Kuang dan Lubuk Keliat.
Bawaslu Ogan Ilir telah menerima laporan warga terkait dugaan pelanggaran netralitas pada Pemilu 2024 oleh oknum kades.
Ketua Divisi Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Ogan Ilir, Lily Oktayanti mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait video yang beredar tersebut. Menurut Lily, ini merupakan laporan pertama dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2024 ke Bawaslu Ogan Ilir.
"Laporan terkait pelanggaran netralitas Pemilu oleh terlapor berinisial AP dilayangkan ke Bawaslu Ogan Ilir," terang Lily.
Setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu Ogan Ilir akan melakukan pengkajian awal dan setelah itu akan mengadakan rapat pleno.
Menurut informasi dari pelapor, oknum kades tersebut menghimpun warga di kediamannya pada 7 Desember 2023 lalu. Pada pertermuan tersebut, menurut Lily, pelapor menyebut oknum kades mengarahkan warga untuk memilih salah satu caleg.
"Tentunya kami akan segera menindaklanjuti laporan yang masuk sesuai bukti yang ada," tegas Lily.
Jika terbukti melanggar, maka sanksi yang diberikan kepada oknum kades sesuai Pasal 493 Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang pelanggaran kampanye dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 12 juta.
"Kami mengimbau rekan-rekan di ASN dan juga para kepala desa untuk menjaga netralitas sehingga Pemilu 2024 nanti dapat berlangsung dengan tertib dan damai," pesan Lily.
